Pemerintah Dalam Negeri Prancis secara resmi mengumumkan akan mengganti sistem operasi Microsoft Windows dengan Linux di semua komputer desktop pemerintahan mereka, yang meningkatkan upaya untuk mendapatkan kedaulatan digital. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada OS besutan Bill Gates tersebut dan menggantinya dengan Linux desktop. Dilaporkan oleh CyberNews, perubahan ini akan memengaruhi 2,5 juta pegawai negeri sipil di Prancis.
Prancis mewajibkan setiap kementerian untuk menyerahkan rencana penggantian sistem operasi tersebut pada musim gugur 2026, termasuk tool kolaborasi, software antivirus, platform AI, basis data, dan peralatan jaringan. Awal tahun ini, pemerintah Prancis memerintahkan semua departemen daalam negeri-nya untuk mengganti platform konferensi video Amerika dengan platform buatan dalam negeri “Visio” yang akan dihosting di server lokal mereka pada tahun 2027.
Pemerintah Prancis menegaskan bahwa menggunakan terlalu banyak tool melemahkan keamanan data mereka dan menciptakan ketergantungan strategis pada infrastruktur eksternal.
“Tujuannya adalah untuk mengakhiri penggunaan solusi non-Eropa dan menjamin keamanan serta kerahasiaan komunikasi elektronik publik dengan mengandalkan tool yang kuat dan berdaulat,” kata David Amiel, menteri layanan sipil dan reformasi negara Prancis.
Langkah ini dilakukan seiring semakin banyaknya pemerintah Eropa yang meninggalkan teknologi AS dan beralih ke alternatif open-source lokal (baca: sumber terbuka) karena kekhawatiran tentang privasi data dan kerentanan yang timbul dari ketegangan geopolitik saat ini.
Di sisi yang lain, pemerintah Jerman mengumumkan pada bulan Maret yang lalu bahwa semua dokumen sektor publik hanya akan diterbitkan dalam format terbuka, tidak termasuk Microsoft Word dan format proprietary (berpemilik) lainnya. Negara bagian Schleswig-Holstein di Jerman mengatakan pada tahun 2025 bahwa 80% tempat kerja pemerintah negara bagian telah beralih dari software Microsoft ke alternatif software open-source.
Tidak hanya itu, Angkatan Bersenjata Austria juga telah beralih dari Microsoft Office ke aplikasi perkantoran gratis dan open-source yakni LibreOffice sejak tahun 2024. Langkah ini akan menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dan memperkuat upaya kedaulatan digital negara tersebut.
Linux merupakan project open-source global yang didirikan oleh insinyur software asal Finlandia yakni Linus Torvalds dan sekarang telah dikembangkan oleh sukarelawan dari seluruh dunia. Perusahaan LittleSnitch yang berbasis di Wina, Austria, yang sebelumnya secara eksklusif menyediakan tool monitor jaringan untuk pelanggan Apple macOS mereka, kini telah merilis versi gratis untuk pengguna Linux pada awal pekan ini.
Perusahaan tersebut mengatakan bahwa peristiwa politik yang terjadi baru-baru ini menimbulkan pertanyaan serius tentang ketergantungan pada software yang dikendalikan oleh pihak asing. Dalam tanda petik yakni software proprietary seperti Microsoft.
Seperti yang saya ketahui, Microsoft adalah penyedia utama proprietary software (perangkat lunak berpemilik). Produk seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, dan aplikasi lainnya dilindungi oleh hak cipta, kode sumbernya ditutup dan tidak terbuka untuk publik, serta pengguna diwajibkan membeli lisensi jika ingin menggunakannya. Penggunaan, distribusi, dan modifikasinya dibatasi oleh EULA (End User License Agreement).
Hal inilah yang membedakannya dengan Linux maupun software open-source, yang merupakan sistem operasi gratis dengan kode sumber terbuka. Dimana siapun bebas mendownload, memodifikasi, dan bahkan mendistribusikannya source code-nya kembali. Tentunya gratis tanpa perlu merogoh dompet untuk membeli lisensi.
Perlu dicatat bahwa Linux adalah sistem operasi dominan yang menggerakkan superkomputer di seluruh dunia, dengan lebih dari 94% hingga 100% dari 500 superkomputer tercepat (TOP500) menggunakan OS Linux. Bahkan sejak tahun 2009, Linux mendominasi daftar ini karena stabilitas, keamanan, dan kemampuan kustomisasinya yang tinggi dibandingkan Windows Server.
Sumber: CyberNews
